KPK – Polisi, carut marutnya (penegakan hukum) Negara kita

 

Dua hari terakhir ini, saya banyak memperhatikan pemberitaan tentang kasusnya Bibit dan Chandra, dua wakil ketua KPK yang sedang ditahan (sekarang ditangguhkan) oleh pihak kepolisian.

Terutama yang lagi pemberitaan, baik di televisi, koran maupun media internet yaitu tentang adanya dugaan rekayasa kriminalisasi Bibit Samad Rianto dana Chandra M Hamzah yang rekaman penyadapannya diputar di Mahkamah Konsitusi (MK).

Rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Menunjukkan mental pejabat yang mudah diatur dengan uang. Ini semakin menunjukkan/menjelaskan bahwa negeri ini sudah semakin parah dengan ulah segelintir oknum yang demi kepuasan pribadinya , dan tidak memikirkan akibat perbuatannya akan  menghancurkan negeri ini.

Mereka (oknum2 tersebut), terus berusaha untuk memutar balikkan fakta, hukum dan kenyataan yang ada.., melakukan pembodohan terhadap masyarakat, bersembunyi dibalik kekuasaan dan amanah yang dipegangnya.

Dan hal ini semakin diperparah dengan adanya pembodohan terhadap masyarakat. Hal yang menggugah rasa keadilan masyarakat ini, seperti banyaknya dukungan terhadap Bibit – Chandra, baik itu secara langsung di KPK ataupun melalui melalui media facebook.., hari ini saya lihat diberita …..dibalas pula dengan aksi gerakan mendukung kepolisian. Seolah-olah KPK dan Polri yang mengalami benturan.

Padahal ini hanya ulah segelintir oknum !!   Polri dan KPK adalah lembaga, institusi penegakan hukum, yang sudah jelas-jelas mempunyai tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Mengapa KPK dan Polri yang harus dibenturkan ? Bukankah ini semakin mengarahkan pembodohan terhadap masyarakat.

Sudah selayaknya pejabat yang lebih tinggi turun dan menghadapi persoalan ini. Bukankah secara kasat mata saja bisa dilihat mana (oknum)yang licik, mana yang mendahulukan kepentingan pribadi. Masa sih bisa mengangkat seseorang untuk menjabat, tapi tidak bisa memberhentikan.

Lihat dan perhatikan suara rakyat yang tergugah rasa keadilannya……, bukan suara yang direkayasa untuk mempengaruhi hukum.

Semoga dengan adanya kasus ini, makin menyadarkan bangsa ini bahwa Negara ini sudah bobrok. Dengan mudahnya orang bisa mengatur hukum, mengatur para penegak hukum, menjatuhkan orang-orang yang membela keadilan dan kebenaran.

thanks,

cuplikan berbagai berita hari ini :

 -Dugaan rekayasa kriminalisasi Bibit Samad Rianto dana Chandra M Hamzah makin terang setelah rekaman penyadapan diputar di Mahkamah Konsitusi (MK). Jika terbukti tidak bersalah, Bibit dan Chandra harus dipulihkan namanya dan diperkenankan melaksanakan tugasnya kembali sebagai pimpinan KPK.

-Rekaman penyadapan yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Oleh karenanya, TPF atau Tim 8 Verifikasi diminta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.

Demikian masukan yang disampaikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Tim 8 Verifikasi di kantor Dewan Pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jl Veteran, Rabu (4/11/2009).

- Dua mahasiswa peserta aksi mogok makan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) pingsan. Saat ini 8 mahasiswa masih bertahan mogok makan menuntut independensi KPK.

"Yang masih bertahan 8 orang, 7 orang dari UIN Syarif Hidayatullah dan 1 orang dari Universitas Bung Karno," kata koordinator aksi mogok makan Syifa di Gedung KPK, Jl Rasun Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2009).

-Bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, masih berkeliaran di luar negeri. Sejumlah anggota Komisi III DPR mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) yang tidak segera menahan Anggoro.

Pertanyaan itu mengemuka dalam rapat Komisi III DPR dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2009).

-TPF alias Tim 8 sudah meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) untuk menonaktifkan Komjen Susno Duadji. BHD pun segera mengumumkan keputusannya soal pria yang menjabat Kabareskrim Mabes Polri itu.

"Hari ini kemungkinan akan ada pengumuman dari Kapolri terkait Susno Duadji," kata Sekretaris Tim 8 Denny Indrayana di kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (4/11/2009).

- Pemutaran rekaman di MK menghentak publik. Nama petinggi Polri muncul terlibat dalam dugaan kriminalisasi KPK. Presiden SBY didesak mengganti Kapolri Jenderal Bambang Hendarso dengan orang yang berasal dari luar.

"Kader yang ada di level perwira tinggi sudah sulit diharapkan. Untuk kaderisasi petinggi polisi belum ada yang matang, belum menghasilkan jiwa, mental yang matang serta profesional," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar di Jakarta, Rabu (4/11/2009).

Tweet